-

Ketua MPR RI Desak Pemerintah Perkuat Keamanan Penyidik KPK

Sabtu, 15 April 2017 | 08:39 WIB

PARIAMAN, KOMPAS.COM - Insiden penyiraman air keras oleh dua orang tidak dikenal terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi sebuah peringatan bagi negara untuk sungguh-sungguh melindungi KPK dalam bekerja memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya kira itu adalah aksi barbar dan biadab. Oleh karena itu, saya kira negara harus memperkuat keamanan bagi para penyidik KPK agar hal ini tidak terjadi lagi," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui usai melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin, Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (13/4/2017) siang.

Mantan Menteri Kehutanan itu juga berharap agar Polri bergerak cepat dalam mengusut tuntas pelaku sekaligus dalang kekerasan terhadap Novel. Hingga saat ini, baik pelaku maupun motif penyerangan belum diketahui.

"Hal seperti ini perlu menjadi prioritas Kapolri, jika telah ditemukan, mereka harus dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Seperti diketahui, Novel mengalami serangan dengan dilempar cairan yang diduga air keras di dekat rumahnya, Selasa (11/4/2017). Penyerangan tersebut terjadi saat Novel baru pulang dari Masjid Jami Al Ihsan usai melaksanakan shalat subuh. Namun, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor setelah menyerang Novel.

Kepolisian sudah membentuk tim untuk mengusut kasus ini. Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menangkap dan menindak tegas para pelaku. (DAR)


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id